JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah menyatakan sikap tegas mendukung kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar tetap berada langsung di bawah komando Presiden. Sikap ini disampaikan menyusul wacana penempatan institusi Polri di bawah kementerian.
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menilai struktur Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan kunci efektivitas kinerja korps Bhayangkara. Menurutnya, jalur koordinasi langsung ke kepala negara mampu memangkas hambatan administratif yang kerap muncul dalam struktur kementerian.
“Dengan berada langsung di bawah presiden, kerja Polri akan lebih efektif dan efisien karena tidak harus melalui rantai birokrasi yang panjang. Selain itu, posisi tersebut juga menjaga independensi Polri agar tidak mudah ditarik ke dalam kepentingan politik tertentu,” kata Dzulfikar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/1).
Dzulfikar menambahkan, model komando terpusat selama ini terbukti mampu mengakselerasi pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah. Salah satunya adalah keterlibatan aktif Polri dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai, apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian, dikhawatirkan ruang gerak institusi tersebut akan melambat akibat prosedur birokrasi yang kompleks.
“Jadi tidak perlu lagi di bawah kementerian, kita semua tahu kementerian terlalu birokratis. Kita butuh Polri yang cepat,” tegasnya.
Pernyataan PP Pemuda Muhammadiyah ini sekaligus memperkuat pandangan sejumlah pakar hukum yang sebelumnya menilai posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat reformasi yang harus dipertahankan guna menjamin profesionalisme serta netralitas penegakan hukum di Indonesia.
